Dinamika politik Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 2024 lalu lumayan hangat seusai Sayed Jafar Alaydrus (SJA) resmi dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Golkar Kotabaru. Keputusan itu bukan sekadar sanksi internal partai, tapi menjadi titik balik peta politik bagi mantan Bupati Kotabaru dua periode tersebut. Kini, nama SJA kembali berseliweran dalam satu tarikan napas politik di Bumi Antasari–julukan Kalsel.
Pemicu utamanya jelas. Golkar mengambil sikap tegas ketika Fatma Idiana, istri SJA, maju sebagai calon bupati lewat jalur independen pada Pilkada Kotabaru 2024. Padahal, partai berlambang pohon beringin yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia sudah punya jagoan sendiri, yakni pasangan Muhammad Rusli–Syairi Mukhlis.
Apakah SJA melawan keputusan partai? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi orang Banjar bilang, tiap kejadian pasti ada hikmahnya. Bagi pria kelahiran Kotabaru 63 tahun silam itu, momen ini justru membuka ruang untuk membangun poros politik baru di Bumi Antasari.
Kemudian hari, langkah krusial pun diambil. Pada 15 Oktober 2025, SJA resmi menerima estafet kepemimpinan DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalsel. Artinya jelas, dari sekadar figur politik, ia kini menjadi nahkoda penuh partai berwarna jingga.
Status sebagai Ketua DPD membuat SJA punya kendali total—dari arah kebijakan hingga mesin organisasi. Tak heran, janji perubahan langsung disampaikan ke publik.
“Hanura tentu akan saya perbaiki semua mulai dari pengurus DPD, DPC hingga PAC. Kami akan perkuat struktur agar bisa berkiprah dan sejajar dengan partai besar di Kalimantan Selatan,” tegas SJA pasca pelantikan, Senin malam (3/11) lalu.
Kalimat itu bukan sekadar janji seremoni. Jika struktur partai dari provinsi hingga akar rumput benar-benar dikonsolidasikan, Hanura bisa jadi kendaraan politik alternatif, baik untuk SJA, keluarga, maupun kader yang tengah disiapkan menyongsong kontestasi ke depan.
Namun Versers, membesarkan Hanura Kalsel bukan perkara gampang. Data bicara jujur. Pada Pileg Kalsel terakhir, Hanura hanya meraih 7.577 suara—masuk tiga besar paling bawah. Bandingkan dengan 61.649 suara yang dikumpulkan pasangan Fatma Idiana–Said Akhmad pada Pilkada Kotabaru 2024 lalu. Aiss… jauh banar selisihnya.
Belum lagi jika disejajarkan dengan partai raksasa seperti Golkar, Gerindra, atau PDIP. Modal figur dan dana saja jelas tak cukup.
Jika SJA serius menjadikan Hanura sebagai kendaraan konsolidasi menuju 2029, ada pola lama yang wajib dipatahkan. Penyakit klasik partai kecil: hidup hanya saat pemilu. Ini yang, kata orang Banjar, jangan sampai terulang haja.
Hanura harus berubah dari partai eksklusif menjadi partai kerja—kerja—kerja. Hadir setiap hari, bukan tiap lima tahun. DPC dan PAC tak boleh cuma papan nama, tapi harus jadi simpul pelayanan sosial: pendamping UMKM, advokasi warga, bantuan hukum, hingga respon cepat isu sosial.
PR berikutnya adalah kaderisasi. Jangan lagi mengandalkan politisi karbitan—muncul di kampung pas mau pemilu, modal baliho besar dan senyum manis.
Uang memang bisa bikin baliho segede gaban, tapi tak bisa membeli loyalitas jangka panjang. Di sinilah keunggulan SJA diuji. Pengalaman 10 tahun sebagai birokrat dan eksekutif, plus jam terbang di Golkar, adalah modal emas untuk transfer pengetahuan politik yang tak semua ketua partai miliki.
Jika itu dijalankan konsisten, Hanura Kalsel bisa naik kelas, bukan sekadar jadi pelengkap demokrasi.
Hanura di tangan SJA akan benar-benar bangkit, atau cuma jadi persinggahan politik sementara menuju 2029? Waktu yang akan menjawab. (*)
Disadur dari tulisan Abe (Jurnalis dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi STIAMI Jakarta) berjudul Dari Partai 7000-an Suara ke Kekuatan Baru, Ujian Politik SJA di Hanura Kalsel
