Siapa sih yang nggak kenal Jusuf Kalla (JK) di republik ini, Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono dan masanya Joko Widodo sama-sama di periode pertama. Yap kali ini JK sedang menghadapi sengketa tanah yang cukup panas di Gowa, Makassar. Tanah seluas 16,5 hektare yang sebelumnya sudah lama dia miliki, tiba-tiba digugat dan dieksekusi oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), yang tak lain merupakan anak perusahaan dari Lippo Group. Wih!
Nah dalam keterangan yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, menegaskan bahwa PT Hadji Kalla sudah sah memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas tanah tersebut. Namun, meski sudah jelas, Lippo Group malah melakukan eksekusi lahan tanpa proses yang benar.
Menurut Nusron, PT Hadji Kalla masih terlibat dalam sengketa dengan Mulyono, seorang pihak yang mengklaim tanah itu. Lalu, tiba-tiba muncul eksekusi dari GMTD yang bikin sengketa ini jadi makin rumit, karena sekarang ada tiga pihak yang terlibat dalam masalah ini.
“Pertama ada gugatan PTUN dari saudara Mulyono, nomor dua di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla.” kata Nusron kepada wartawan, Kamis (6/11/2025) kemarin, menukil dari inilah.com.
“Jadi masih ada tiga pihak ini kok tiba-tiba langsung dieksekusi, jadi kita mempertanyakan,” timpalnya.
Eksekusi Tanpa Prosedur, Apakah Ini Sah?
Dari kejadian itu, otomatis proses eksekusinya jadi perhatian, karena Nusron mengatakan kalau eksekusi yang dilakukan oleh Lippo Group itu nggak sah. Kenapa? Karena nggak melewati tahap yang seharusnya, yaitu constatering.
“Proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering,” tutur Nusron. Jadi, seharusnya eksekusi tanah ini nggak bisa dilakukan karena ada masalah hukum yang belum selesai di atas tanah tersebut.
JK Geram! Tanah Miliknya Tiba-Tiba Diklaim
Yang makin bikin geram adalah Jusuf Kalla, yang merasa ada mafia tanah bermain di balik sengketa ini.
“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini,” tegas JK dalam kunjungannya ke lokasi.
JK mengaku tak habis pikir ada orang yang mengklaim tanahnya yang sudah lama dimiliki. Salah satu pihak yang mengklaim adalah seorang penjual ikan, Manjung Ballang, yang menurut JK nggak mungkin bisa punya tanah seluas itu.
“Masa penjual ikan punya tanah seluas ini?” ujar JK, menekankan dengan nada geram.
JK pun menegaskan kalau tanah yang kini jadi sengketa itu dulu dibeli dari anak Raja Gowa saat wilayah itu masih bagian dari Kabupaten Gowa (sekarang sudah jadi Kota Makassar). So, memang jelas tanah itu miliknya.
Namun, masalahnya, kenapa sekarang ada pihak lain yang mengklaim? Ada kemungkinan rekayasa kasus dengan melibatkan Lippo Group, PT GMTD, dan pihak-pihak yang nggak jelas. JK bahkan menyebut ada kemungkinan adanya mafia tanah di balik sengketa ini.
Apa Kata Nusron Wahid Tentang Sengketa Ini?
Di sisi lain, Nusron Wahid menegaskan kalau pihaknya akan terus mengawal sengketa ini. Eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh Lippo Group tetap dipertanyakan, apalagi dengan adanya prosedur yang nggak sesuai.
“Salah satu metode adalah penyelesaian proses eksekusi tersebut tanah belum ada constatering mengingat di atas tanah tersebut masih ada dua masalah,” tambah Nusron. Jadi, seharusnya semua proses eksekusi tanah ini diselesaikan dengan prosedur yang jelas, bukan main eksekusi gitu aja!
Kasus Ini Menjadi Sorotan, Apa Langkah Selanjutnya?
Sengketa ini masih terus berlanjut, dan dengan banyaknya pihak yang terlibat, tentunya bakal makin seru! Apakah Lippo Group dan PT GMTD bisa mempertahankan eksekusi mereka, ataukah Jusuf Kalla bersama PT Hadji Kalla bakal menang dalam kasus ini? Semua masih harus menunggu keputusan lanjutannya.
Satu hal yang pasti, kasus ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya prosedur yang jelas dalam menangani masalah pertanahan di Indonesia. Kalau nggak, bisa-bisa tanah yang sudah lama dimiliki malah jadi sumber masalah baru. (*)
